Rabu, 18 April 2012

makalah TUJUAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA


TUJUAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



BAB 1
PENDAHULUAN
Semua negara di dunia pasti mempunyai tujuan dalam mendirikan dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti halnya negara lain, negara Indonesiapun mempunyai tujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa periode dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dilalui negara Indonesia serta perjuangan-perjuangan warga negara Indonesia demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga pada akhirnya sampai pada orde baru yang masih berlangsung hingga sekarang negara Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum.


 BAB II
PEMBAHASAN

A.    Periode 1945-1949
      Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, muncul protes-protes baik dari dalam maupun dari luar negeri yang ingin membatalkan berdirinya Republik Indonesia dan mengubah Dasar-Dasar Negara (Pancasila). Tekanan-tekanan dari pihak Belanda yang membonceng sekutu (Inggris) untuk menjajah Indonesia seperti dahulu menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah dalam mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia.
      Pada tranggal 8 Septembar 1945, Komando Sekutu di Asia Tenggara mengirim tujuh perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalagh ke Indonesia dengan tugas mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan Sekutu. Perwakilan Sekutu mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 16 September 1945 di bawah pimpinan Laksamada Muda W.R. Petterson. Rombongan tersebut juga terdapat C.H.O. Van der Pias yang mewakili Dr. H.J. Van Mook kepada NICA.[1]
      Awalnya sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia, tetapi setelah mengetahui kehadiran Sekutu diboncengi NICA (Netherlands-Indies Civil Administration) yang berniat mengembalikan kekuasaanya di Indonesia. Rakyat indonesia menjadi marah dan mengadakan berbagai perlawanan. Adapun berbagai pertempuran fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diantaranya :
1.      Pertempuran Lima Hari di Semarang
            Bentrokan-bentrokan antar rakyat dan tentara Jepang mulai timbul karena sikap tentara Jepang yang berlagak angkuh sebagai penguasa, yang kemudian rakyat mengadakan gerakan-gerakan pelucutan senjata Jepang dan pertempuran-pertempuran. Bentrokan terbesar antara pemuda dan rakyat terjadi pada tanggal 15-20 Oktober di Semarang, yang kemudian dinamakan dengan Pertempuran Lima Hari di Semarang. Pertempuran tersebut mengakibatkan tentara Jepang melarikan diri dan bergabung dengan Kidobutai di Jatingaleh dibawah pimpinan Mayor Jido. Bersamaan dengan kaburnya tawanan Jepang, ada berita bahwa cadangan air minum di Candi telah diracuni oleh mereka, sehingga rakyat menderita dan marah. Pertempuran melibatkan 2.000 orang tentara Jepang, kemudian berakhir dengan 1.000 orang pihak Jepang tewas dan 2.000 tewas dari pihak pemuda dan rakyat.[2]
2.      Pertempuran Surabaya
            Bangsa Indonesia harus menghadapi pasukan Sekutu yang bertugas menduduki wilayah Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Untuk melaksanakan tugas itu, dibentuklah Komando Asia Tenggara (South East Asia Command / SIAC) dipimpin oleh Luis Mounthbatten, yang kemudian membentuk komando khusus yang bernama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dipimpin oleh Letnan Jendral Sir Philip Cristison.
            Pada tanggal 1 Oktober 1945 diadakan perundingan antara pihak Sekutu dengan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam perundingan itu, pihak AFNEI mengakui secara De Facto Republik Indonesia. Ternyata dalam kenyataannya, pasukan-pasukan Sekutu telah terpengaruh oleh NICA. Belanda melakukan tindakan-tindakan teror dan pengacauan di berbagai tempat, bahkan pada tanggal 27 Oktober 1945 menyerbu penjara-penjara yang membebaskan para tawanan perang dan para pegawai RAPWI (Relief of Allied Prisoners of War and Interness) yang ditawan Republik.
            Tindakan tentara Sekutu yang sewenang-wenang ini menyebebkan pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat pada tanggal 28 Oktober 1945. Pada hari itu, Brigadir Jendral A.W.S Mallaby, Komandan Brigade 49/Devisi India ke-23 tentara Sekutu(AFNEI) nyaris terbunuh. Pertempuran terus berlangsung hingga tanggal 30 Oktober 1945, setelah presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, dan Perdana Menteri Sultan Syahrir datang ke Surabaya untuk meredakan rakyat atas permintaan komandan tentara Sekutu.
            Peristiwa 10 November di Surabaya dilambangkan oleh para pemimpin tentara Inggris dengan menyebutnya “Neraka Surabaya” yang telah menelan korban jiwa sangat besar dari kedua belah pihak. Bagi Indonesia sendiri peristiwa 10 November di Surabaya merupakan bukti keberanian dan keperkasaan bangsa yang ingin tetap mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air Indonesia dari segala penjajahan. Rakyat Indonesia bertekat “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”. Peristiwa dasyat 10 november kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat Indonesia.
3.      Pertempuran Ambarawa
            Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 21 November-15 Desember 1945 antara TKR(Tentara Keamanan Rakyat) dengan Belanda dan Sekutu. Pertempuran ini terjadi karena orang Sekutu membantu membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di Magelang dan Ambarawa. Pertempuran berhenti setelah presiden Soekarno dan Brigadir Jendral Bether datang di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Kemudian terbentuklah perjanjian antara mereka, antara lain :
a.       Pasukan Sekutu dalam jumlah terbatas akan tetap ditempatkan di Magelang untuk melindungi dan mengurus tawanan perang
b.      Jalan raya yang menghubungkan Magelang dan Ambarawa terbuka sebagai jalur lalu-lintas bagi Indonesia dan Sekutu
c.       Sekutu tidak boleh mengakui aktivitas NICA di daerah itu.[3]
            Perjanjian tersebut ternyata diingkari oleh pihak Sekutu, maka pada tanggal 20 November 1945 terjadi pecah perang dasyat antara pihak Sekutu yang dihadapi TKR dibawah pimpinan Mayor Soemarto.
            Dalam pertempuran tanggal 26 November 1945, Komandan pasukan dari Purwokerto, yaitu Kolonel Isdiman gugur. Kemudian pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Soedirman. Kolonel Soedirman pada tanggal 11 Desember 1945 menyimpulkan bahwa musuh telah terjepit, sehingga perlu diadakan koordinasi yang baik untuk mengadakan serangan serentak terhadap kedudukan lawan. Tentara TKR kemudian mulai mengadakan serangan ke berbagai sektor dan berhasil mengepung musuh yang bertahan di dalam kota. Tentara Sekutu kemudian menghentikan pertempuran pada 15 Desember 1945 dan terpaksa meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Sehingga pertempuran tersebut dikenal dengan Palangan Ambarawa. Kolonel Soedirman kemudian dikenal dengan Pahlawan Palangan Ambarawa. Kemudian tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infantri.[4]

4.      Pertempuran Medan Area
            Pertempuran  antara TKR dengan Belanda dan Sekutu terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945-April 1946. Dalam pertempuran tersebut TKR dibawah pimpinan Mayor Ahmad Tahir, sedangkan Belanda dan Sekutu dipimpin oleh T.E.D Kelly. Kelly mendarat di Sumatera utara pada tanggal 9 Nopember 1945.
           Insiden pertama terjadi di jalan Bali Medan, berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih. Akibat perbuatannya itu para pemuda menyerbu hotel dan merusaknya. Insiden ini kemudian menjalar ke daerah-daerah lain. Insiden yang terjadi berkepanjangan itu menyebabkan pasukan TKR yang sebelumnya telah terbentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 di bawah pimpinan Achmad Taher mengadakan pemberontakan diperkuat dengan bebas dan heiho dari seluruh Sumatera Barat.
            Sama hal nya dengan di kota-kota lain  di Indonesia. Pimpinan Sekutu di Sumatera Barat yaitu Brigadir Jenderal  T.E.D. Kelly juga mengeluarkan ultimatum agar  rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Ultimatum  itu tidak dipedulikankan oleh seorang pun, bahkan sebaliknya menimbulkan sikap permusuhan terhadap Sekutu dan NICA Belanda. Para pemuda membentuk satu komando yang diberi  nama komando Resimen  Laskar Rakyat Medan  Area. Dibawah komando Resimen  itulah para pemuda pejuang dan rakyat saling bahu membahu membantu meneruskan perjuangan  menentang Sekutu dan NICA Belanda di Meda Area.[5]
5.      Peristiwa Bandung Lautan Api
               Sejak pertengahan bulan Oktober 1945, tentera Sekutu mulai memasuki kota Bandung. Seperti halnya di kota-kota  lain, tentara sekutu  dan  NICA  Belanda mulai melakukan teror terhadap rakyat sehingga pertempuran-pertempuran tak dapat dielakkan.
             Menghadapi teror  yang dilakukan oleh tentara Sekutu maupun NICA Belanda, semangat juang  para pemuda Jawa Barat yang tergabung  dalam TKR, laskar-laskar, dan  rakyat pada umumnya semakin menggelora. Kota Bandung akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Bandung Utara yang diduduki oleh Sekutu. Sedangkan Bandung Selatan diduduki oleh Republik. Pembagian kota Bandung  ini sesuai dengan garis politik diplomasi yang ditempuh kedua belah pihak. Tetapi karena pihak Sekutu menuntut pengosongan sejauh sebelas kilo meter dari Bandung Selatan,maka terjadi pertempuran dan aksi bumi hangus yang dilakukan oleh para pemuda diselurah penjuru kota. Bandung menjadi lautan Api dari batas Timur Cicada sampai batas Barat Andir.
            Pada tanggal 23 Maret 1946, rakyat Bandung meninggalkan kotanya yang sebagian besar telah menjadi puing-puing. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam sebuah lagu “Halo-Halo Bandung” yang hingga sekarang menjadi salah satu lagu perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan RI.

B.  Periode 1950-1959
1.    Pemberontakan DI/TII (Darul Islam / Tentara Islam Indonesia)
       Pada periode ini, DI/TII mengadakan pemberontakan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan tersebut terjadi di beberapa daerah, yaitu :
a.       DI/TII di Jawa Barat
                        Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo dan berpusat di daerah gunung Geber, Majalaya, Tasikmalaya. Kartosuwiryo diangkat sebagai imam dari Negara Islan Indonesia. Kemudian Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberontakan DI/TII adalah :
Ø  Ditolaknya tuntutan Kartosuwiryo oleh pemerintah untuk menggunakan UU yang bernuansa Islam
Ø  Kartosuwiryo menolak isi perundingan Renville yang menyatakan bahwa TNI harus meninggalkan daerah Kantong di Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah.[6]
          Operasi militer untuk menumpas gerakan DI/TII ini dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949.Operasi ini menggunakan taktik ”pagar betis” yang dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat berjumlah ratusan ribu untuk mengepung gunung tempat gerombolan bersembunyi. Selain itu, juga dilakukan Operasi Tempur Bharatayudha dengan sasaran menuju basis pertahanan mereka. Walaupun demikian, operasi penumpasan ini memerlukan waktu yang cukup lama yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain :
Ø  Medannya berupa daerah pegunungan-pegunungan sehingga sangat mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya
Ø  Pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak derngan leluasa di kalangan rakyat
Ø  Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, antara lain pemilik-pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan
Ø  Suasana politik yang tidak stabil dan sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha-usaha pemulihan keamanan.
             Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan para pengawalnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Kemudian Kartosuwiryo oleh Mahkamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat di padamkan.[7]

b.      DI/TII di Jawa Tengah
Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah terjadi di :
Ø Brebes, Tegal, dan Pekalongan
Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah dengan membentuk Gerakan Majelis Islam. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Banteng Raiders dan melancarkan operasi militer Gerakan Banteng Negara dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini yang selanjutnya digantikan Letnan Kolonel M.Bachrun dan kemudian oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani.
Ø Kebumen
Dipimpin oleh Kyai Muh. Mahfudz Abdurrahman, yang dikenal sebagai Romo Pusat atau Kyai Somolang. Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Kebumen, maka dilancarkan operasi Merdeka Timur dibawah pimpinan Letkol Soeharto.
Ø Daerah Kudus dan Magelang
Pemberontakan ini dilakukan oleh Bataleon 426 yang bergabung dengan DI/TII pada bulan Desember 1951. Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melakukan  “Operasi Merdeka Timur” yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo.[8]

c.    DI/TII di Sulawesi Selatan
                        Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Adapun sebabnya adalah ditolaknya tuntutan Kahar Muzakar untuk memasukkan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) kedalam Brigade Hasanudin. Pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakar memproklamirkan berdirinya negara Islam di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi berakhir setelah Kahar Muzakar ditangkap dan ditembak mati pada bulan Februari 1965.

d.   DI/TII di Aceh
                        Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Beureuh. Pada tanggal 20  September 1953, Daud Beureuh menyatakan bahwa DI/TII Aceh merupakan bagian dari Kartosuwiryo. Sebab pemberontakan DI/TII di Aceh :
Ø  tuntutan otonomi daerah
Ø  tidak lancarnya pembanngunan di Aceh
Ø  Aceh menolak dijadikan bagian dari provinsi Sumatera Utara.
            Langkah-langkah pemerintah RI untuk menumpas DI/TII di Aceh adalah :
Ø  melancarkan operasi militer
Ø  musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Dengan musyawarah ini dapat  menyadarkan Daud Beureuh untuk kembali bergabung dengan pemerintah, sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dihentikan.

e.    DI/TII di Kalimantan Selatan
                         Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan menyatakan gerakannya merupakan bagian dari gerakan Kartosuwiryo. Gerakannya disebut “Kesatuan Rakyat yang Tertindas”. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI.
             Dalam menghadapi gerombolan DI/TII tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota TNI. Ibnu Hajar pun menyerah, akan tetapi setelah menyerah kemudian melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya dapat tertangkap dan dimusnahkan pada akhir tahun 1959. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan tersebut adalah :
Ø  dengan cara damai
Ø  dengan melancarkan operasi militer.[9]

2.  Pemilihan Umum
               Persiapan mendasar pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 1955 diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Wongso. Pada tanggal 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Kabinet Ali Wongso berakhir pada tanggal 24 Juli 1955, sebelum pemilihan umum terlaksana.
               Setelah Kabinet Ali Wongso berakhir, Moh. Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk Kabinet, guna melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan anggota parlemen diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan tanggal 15 Desember 1955 pemilihan untuk anggota konstituante.
               Menjelang pemilu, ada 70 partai politik yang mendaftar sebagai peserta. Namun hanya 27 partai yang lolos seleksi. Lebih dari 39 rakyat Indonesia memberikan hak suaranya. Hasil dari pemilihan umum pertama itu dimenangkan oleh empat partai, yaitu : PNI, Masyumi, NU, dan PKI[10]
               Dengan berakhirnya pemilihan umum, tugas Kabinet Burhanuddin dianggap telah selesai dan perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggungjawab terhadap parlemen yang baru. Selain itu, banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan juga dipermasalahkan karena dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kemudian Kabinet Burhanuddin jatuh pada tanggal 3 Maret 1956.








C.  Periode  1960-1966
1.  G 30 S/PKI
a)        Munculnya G 30 S/PKI
                        Partai komunis indonesia (PKI) berkembang pesat pada masa Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan Demokrasi terpimpin. Konsep Nasa Komisasi ternyata memberi peluang besar bagi PKI untuk mengembangkan pengaruhnya diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pemberontakan G 30 S/PKI adalah mendirikan negara komunis di Indonesia dengan mengubah ideologi pancasila menjadi komunis.[11]
                        D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI menyatakan bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu. PKI berhasil mempengaruhi para pemimpin untuk mengambil kebijakan politik luar negeri yang mendukung usaha PKI untuk mencapai tujuannya, seperti membentuk poros Jakarta-Peking. Perekonomian Indonesia mengalami inflasi 659% yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Keadaan tersebut dimanfaatkan PKI untuk mempengaruhi rakyat agar membenci pemerintah dan menjadi pengikut mereka. Untuk mencapai tujuannya, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan sebutan G 30 S/PKI(Gerakan 30 September/ PKI )
b)        Pelaksanaan G 30 S/PKI
                        Menjelang terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, tersiar berita bahwa kesehatan Presiden Soekarno mulai menurun. Berdasarkan diagnosis dari tim dokter RRC, ada kemungkinan Presiden Soekarno akan lumpuh atau meninggal dunia. Mendengar berita itu, D.N. Aidit langsung mengambil keputusan untuk memulai gerakan. Rencana gerakan diserahkan kepada Kamaruzaman (alias Syam) dan diangkat sebagai biro khusus. Biro khusus itu menghubungi kadernya dikalangan ABRI, seperti Brigjen Supardjo, Letkol Untung dari Cakrabirawa, Kolonel Sunardi dari TNI AL, Marsekal Madya Omar Dani dari TNI AU dan Kolonel Anwar dari kepolisian.[12]
                        Pimpinan PKI telah mengadakan beberapa kali pertemuan rahasia dan menetapkan bahwa  Gerakan 30 September 1965 secara fisik dilakukan dengan Gerakan militer yang dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalyon 1 Resimen Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden) yang bertintak sebagai pimpinan formal seluruh gerakan.[13]
                        Letkol Untung memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk siap dan mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, yaitu satu tempat yang terletak disebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma. Para korban disiksa, kemudian dimasukkan dalam sumur tua di Lubang Buaya. Tujuh korban itu adalah :
a.       Letjen Ahmad Yani
b.      Mayjen R.Suprapto
c.       Mayjen M.T Haryono
d.      Mayjen S.Parman
e.       Mayjen D.I Panjaitan
f.       Brigjen Sutoyo Siswomiharjo
g.      Letnan Piere Tendean[14]
                        Dalam peristiwa tersebut, A.H Nasution berhasil menyelamatkan diri dari penculikan PKI, tetapi putranya yang bernama Ade Irma Nasution tewas tertembak . selain melakukan penculikan, PKI juga berusaha menguasai gedung RRI Pusat dan Kantor Telekomunikasi.[15]
c)         Penumpasan G 30 S/PKI
                        Masyarakat luas dari berbagai kalangan membentuk kesatuan aksi yang disebut Fron Pancasila untuk menghancurkan PKI. Kesatuan aksi muncul untuk menentang G 30 S/PKI, diantaranya KAMI(Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI( Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia). Kemudian mereka mengadakan demokrasi dan mengajukan tuntutan Tri Tuntunan Rakyat (TRITURA) yang isinya :

Ø  Pembubaran PKI bersama ormas-ormasnya
Ø  Pembersihan kabinet Dwikora
Ø  Penurunan harga[16]
                        Beberapa persiapan dari pemerintah untuk menumpas pemberontakan G 30 S/PKI, antara lain :
a.       Tanggal 2 Oktober 1965, Resimen para Komando AD  (RPKAD) yang dipimpin Kolonel Sarwono Edi Wibowo berhasil menguasai keadaan di Jakarta, dan beberapa daerah lain seperti wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah juga barhasil dikendalikan.
b.      Tanggal 3 Oktober 1965, TNI berhasil menemukan sumur tua di Lubang Buaya yang digunakan oleh Gerakan 30 September untuk mengubur jenazah para perwira TNI AD atas bantuan Sukirman.
c.       Tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jendral Sooeharto memimpin suatu amphibi Korps Komando (KKO) Angkatan Laut segera menggali dan mengangkat jenazah para perwira TNI-AU dari sebuah sumur tua yang sempit dan dalam di Lubang Buaya untuk disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta.
d.      Tanggal 5 Oktober 1965, dilakukan upacara pemakaman jenazah para perwira tinggi AD korban Gerakan 30 September di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta yang bertepatan dengan upacara hari ulang tahun ABRI. Pada tanggal itu juga ketujuh perwira tersebut disebut sebagai Pahlawan Revolusi.
                        Operasi penumpasan sisa Gerakan 30 September masih tetap berlanjut. Tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap yaitu :
a)      Kolonel Latief, mantan Komado Brigade Infatri 1/Kodam Jaya berhasil ditangkap di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1965.
b)      Untung Suprapto ditangkap di daerah Tegal oleh anggota Pertahanan Sipil dan Rakyat pada tanggal 11 Oktober 1965.
c)      Ketua PKI, D.N Aidit tertembak di Surakarta pada tanggal 24 November 1966.
d)     Kamaruzaman, Sudirman, Oetomo Ramelan, Kolonel Sakirman, Mayor Mulyono, dan Brigjen Soeparjo diajukan di pengadilan dan menerima hukuman yang setimpal.[17]
2.    Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966)
                        Pemerintah merasa tertekan saat pertentangan terhadap G30 S/PKI semakin meluas. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1966  dikeluarkanlah surat mandat yang dikenal dengan Supersemar(Surat Perintah Sebelas Maret). Surat tersebut berisi surat perintah atau mandat Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu agar keadaan pemerintah menjadi aman kembali dan pulihnya wibawa pemeritah, serta menjaga kestabilan pemerintahan dan revolusi Indonesia.[18]
                        Keluarnya Supersemar 1966 mempunyai arti penting, yaitu merupakan tonggak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam periodesasi sejarah Indonesia mulai pada saat itu disebut dengan Masa Orde Baru.[19]

D.  Periode 1966-1998
1.  Masa Orde Baru
       Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS, dan MPRS menetapkan bahwa situasi politik telah berakhir secara konstitusional. Dengan adanya peralihan kekuasaan itu, maka dimulailah masa Orde Baru. Pada hakekatnya, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan partai politik.
       Setelah memulihkan keadaan politik bangsa, kemudian melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur materiil maupun spiritual. Pembangunan Nasional mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 secara bertahap, yaitu dengan tahap jangka lima tahun yang disebut sebagai Pembangunan Lima Tahun(Pelita). Pelakasanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak lepas dari Trilogi Pembangunan, yaitu :
Ø  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Ø  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Ø  Stabilitas nasional yang sehat.[20]
       Agar pembangunan lebih bermakna, maka pemerintah menetapkan delapan jalur pemerataan, yaitu :
Ø  Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan perumahan)
Ø  Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
Ø  Pemerataan pembagian pendapatan
Ø  Pemerataan kesempatan kerja
Ø  Pemerataan kesempatan berusaha
Ø  Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
Ø  Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
Ø  Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
           
Setiap tahap dalam pelita memiliki titik berat, yaitu :
1.      Pelita I : 1 April 1969 - 31 Maret 1974
Titik berat : sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor industri.
2.      Pelita II : 1 April 1974 – 31 Maret 1979
Titik berat : sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
3.      Pelita III : 1 April 1979 – 31 Maret 1984
Titik berat : sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
4.      Pelita IV : 1 April 1984 – 31 Maret 1989
Titik berat : sektok pertanian menuju swasembada pangan, serta industri yuang menghasilkan mesin-mesin industri berat maupun ringan.
5.      Pelita V : 1 April 1989 – 31 Maret 1994
Titik berat : sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya, serta industri yang menghasilkan barang ekspor.
6.      Pelita VI : 1 April 1994 – 31 Maret 1999
Titik berat : tinggal landas menuju masyar akat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[21]
            Peristiwa-peristiwa penting pada masa Orde Baru :
Ø  Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk Dwikora untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Namun gerakan itu belum berhasil terlaksna karena bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G 30 S/PKI. Pada masa Orde Baru, Soeharto sebagai pejabat presiden menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia.
Ø  Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 guna memulihkan kepercayaan dunia Internasional.
Ø  Sebagai pendiri ASEAN.
Ø  Integrasi Timor-Timor ke dalam wilayah RI.[22]

2.    Perpecahan Orde Baru
       Selama kurun waktu 32 tahun, pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berhasil membawa kemajuan yang sangat pesat bagi Indonesia, baik sektor ekonomi, sosial, politik, seni budaya, maupun sektor pertahanan dan keamanan. Tetapi, kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan mental para pejabat birokrasi. Akibatnya muncul praktek-praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pembangunan Nasional yang dijadikan simbol pemerintahan Orde Baru dilaksanankan atas fondasi yang kropos. Hasil-hasil pembangunan dicapai dengan mengandalkan modal yang berasal dari utang luar negeri. Para pelaku pembangunan menyalahgunakan pembangunan untuk keperluan pribadi. Sehingga pada tahun 1997, Indonesia mengalami kriris moneter. Krisis di berbagai bidang menjelang berakhirnya Pemerintahan Orde Baru antara lain :


1.         Krisis Politik
            Selama Orde Baru telah dilaksanakan 6 kali Pemilu yaitu tahun 1971,  1977, 1982, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Hakikat Pemilu adalah untuk mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Namun, selama Orde Baru justru digunakan sebagai wahana untuk mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto. Pemilu tahun 1997 menjadi tunggak perubahan politik di Indonesia. Golongan Karya menjadi pemenang Pemilu di tahun 1997, tetapi mencalonkan Jendral Purnawirawan Soeharto menjadi presiden. Hal ini bertentangan dengan tuntutan rakyat yang menghendaki agar Soeharto tidak  dicalonkan lagi sebagai presiden. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi presiden periode 1998-2003 melalui SU MPR pada tanggal 1-11 Maret 1998, menimbulkan suhu politik semakin memanas karena gelombnang aksi protes rakyat dan mahasiswa menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden.[23]
2.         Krisis Ekonomi
     Pada pertengahan tahun 1997 negara kita mengalami krisis moneter. Di pasar mata uang, nilai rupiah merosot tajam. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi antara lain:
Ø Masalah hutang luar negeri
Ø Penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945
Ø Pola pemerintahan yang sentralistik melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
Ø Adanya pemutusan hubungan kerja(PHK).                                                   
3.         Krisis Hukum
     Pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Menurut pasal 24 UUD 1945 kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan lepas dari pemerintah. Namun pada kenyataannya, kekuasaan kehakiman berada dibawah kekuasaan eksekutif dan hakim harus melayani kehendak penguasa.
4.         Krisis Kepercayaan
     Krisis kepercayaan rakkyat terhadap pemerintah mulai muncul setelah Pemilu 1997, diantaranya:
Ø  Para anggota DPR dan MPR diduga mengandung unsur-unsur KKN sehinngga kurang mencerminkan aspirasi rakyat.
Ø  Semakin banyaknya korupsi dilembaga perbankan, lembaga peradilan, departemen agama dan perusahaan millik pemerintah menimbulkan kekecewaan rakyat.
Ø  Gagalnya penyelesaian melalui jalur hukum terhadap berbagai permasalahan.[24]

E.     Orde Baru-Sekarang
     Adanya berbagai macam krisis moneter pada pemerintahan Orde Baru menimbulkan gagasan para mahasiswa dan kelompok cendekiawan kampus, serta tokoh nasional untuk segera melakukan pembaharuan. Gerakan inilah kemudian dikenal  sebagai Gerakan Reformasi. Tokoh yang sering menyuarakan reformasi adalah Prof.Dr. H.Amien Rais.
     Tujuan Gerakan Reformasi adalah untuk memperbaharui tatanan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan cita-cita proklamasi, nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dalam berbagai kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun pertahanan dan keamanan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka disusunlah agenda reformasi, yang isinya meliputi :
1.      Pembubaran Orde Baru
2.      Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya
3.      Amandemen UUD 1945
4.      Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
5.      Otonomi daerah seluas-luasnya
6.      Penegakkan supremasi hukum, HAM dan Demokrasi
7.      Pemberantasan KKN

     Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam suatu aksi demonstrasi, terjadilah Insiden Semanggi (Tragedi Trisakti) yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti. Mereka diangkat sebagai Pahlawan Reformasi. Kemudian tanggal 19 Mei 1998, ribuan mahasiswa dan puluhan Perguruan Tinggi mendatangi Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut mundurnya Soeharto dari jabatan presiden. Akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.
     Langkah-langkah Presiden Habibie pada masa reformasi antara lain :
a.     Membentuk Kabinet Reformasi (22 Mei 1998)
b.    Memperbarui peran ABRI (menghapus Dwi Fungsi ABRI)
c.    Memberi kebebasan publik untuk menyampaikan pendapat
d.   Menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR (10-13 November 1998)
e.    Menyelenggarakan jejak pendapat tentang status Timor Timur (4 September 1999)
f.     Menyelenggarakan pemilu (7 Juni 1999)
g.    Menyelenggarakan Sidang Umum MPR (1-21 Oktober 1999)
     Dalam Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999, pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie ditolak. Akibatnya, berakhirlah masa pemerintahan pemerintahan B.J Habibie. Selanjutnya Sidang Umum MPR memilih dan menetapkan K.H Abdurrohman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden untuk periode tahun 1999-2004, denagn Kabinet Persatuan Nasional.
     Pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid hanya berlangsung kurang lebih 14 bulan. Adapun sebab-sebab berakhirnya yaitu:
1.    Semakin menurunnya stabilitas nasional
2.    Terjerat isu kasus dana bulog
3.    Adanya konflik politik antara DPR dengan kepresidenan.
     Dalam Sidang Istimewa MPR tahun 2000, K.H. Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatan presiden. Melalui sidang itu juga MPR menetapkan Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden dan Hamzah Haz sabagai Wakil Presiden, dengan Kabinet Gotong Royang. Adapun program kerjanya melanjutkan program K.H. Abdurrahman Wahid, yaitu pemberantasan KKN sera pemulihan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya melalui pemilihan langsung, sejak tahun 2004, ketua Partai Demokrat, Jendral Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan menjadi Wakil Presiden untuk periode tahun 2004-2009, dengan Kabinet Indonesia Bersatu.[25]
BAB III
PENUTUP
Dari makalah di atas dapat kita simpulkan bahwa setelah merdeka Indonesia masih harus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaanya baik secara pertempuran fisik maupun diplomatik dan juga menghadapi para pemberontak yang berusaha mengubah dasar Ideologi yaitu Pancasila.
Pada orde 1945-1945 Indonesia banyak menghadapi sekutu dan Jepang yang berusaha menjajah kembali wilayah Indonesia. Jadi, pada masa ini Indonesia berjuang untuk mempertahankan wilayahnya agar tidak terjajah kembali. Pada orde 1950-1966 Indonesia hars berjuang melawan para pemberontak yang berusaha mengubah dasar Ideologi Indonesia. Misalnya DI/TII yang bertujuan mengubah Indonesia menjadi Negara Islam, dan PKI berusaha mengubah Indonesia menjadi Negara Komunis. Pada periode 1966-1998 Indonesia memasuki masa orde baru. Pada masa ini Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akan tetapi juga muncul berbagai masalah seperti KKN, dan mulai muncul Krisis di berbagia bidang, baik ekonomi, hokum, politik, dan lain sebagainya. Orde 1998-sekarang disebu era reformasi.  

















DAFTAR PUSTAKA
1.      Mustopo, Prof. Dr. M. Habib dkk. 2006. Sejarah SMA kelas XII. Jakarta : Yudhistira.
2.      H. Siswanto,S.Pd.M.Pd,dkk. 2010. Sejarah SMP kelas IX semester ganjil. Sragen: CV. Akik Pusaka.
3.      Tim penyusun MGMP sejarah. 2011/2012. Sejarah SMA kelas XII semester 1. Solo: Bakti Ilmu.
4.      Tim penyusun Modul.2010. IPS Terpadu MTs kelas IX semester 2. Karanganyar : D.TRA.
5.      Sutarto, Sunardi dkk. 2008. IPS 3 untuk SMP/MTs kelas IX. Jakarta : CV. Putra Nugraha.
6.      H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk. 2010. Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap. Sragen: CV. Akik Pusaka.



[1] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP kelas IX semester ganjil” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm17-19
[2] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1” (SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 22-23
[3] Prof. Dr. M. Habib Mustopo dkk “Sejarah SMA kelas XII” (Jakarta : Yudhistira 2006). Hlm 48
[4]  H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP kelas IX semester ganjil” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 29

[5] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1”(SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 22-23
[6] Tim penyusun Modul “IPS Terpadu MTs kelas IX semester 2” (Karanganyar : D.TRA 2010). Hlm 60
[7] Sutarto, Sunardi dkk “IPS 3 untuk SMP/MTs kelas IX” (Jakarta : CV. PUTRA NUGRAHA 2008). Hlm 251-252
[8] Tim penyusun Modul “IPS Terpadu MTs kelas IX semester 2” (Karanganyar : D.TRA 2010). Hlm 60
[9] Tim penyusun Modul “IPS Terpadu MTs kelas IX semester 2” (Karanganyar : D.TRA 2010). Hlm 61
[10] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1”(SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 40
[11] Tim penyusun Modul “IPS Terpadu MTs kelas IX semester 2” (Karanganyar : D.TRA 2010). Hlm 62
[12] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1”(SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 50
[13] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 18
[14] Sutarto, Sunardi dkk “IPS 3 untuk SMP/MTs kelas IX” (Jakarta : CV. PUTRA NUGRAHA 2008). Hlm 256-257
[15] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1”(SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 50
[16] Sutarto, Sunardi dkk “IPS 3 untuk SMP/MTs kelas IX” (Jakarta : CV. PUTRA NUGRAHA 2008). Hlm 265-266
[17] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP kelas IX semester ganjil” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 19-20
[18] Tim penyusun Modul “IPS Terpadu MTs kelas IX semester 2” (Karanganyar : D.TRA 2010). Hlm 72
[19] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 26-27
[20] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1”(SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 46-47
[21] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 32-33
[22] Tim penyusun MGMP sejarah “Sejarah SMA kelas XII semester 1”(SOLO : BAKTI ILMU 2011/2012). Hlm 47
[23] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 33
[24] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 34
[25] H. Siswanto, S.Pd., M.Pd dkk “Sejarah SMP/MTs  kelas IX semester genap” (Sragen: CV. Akik Pusaka 2010). Hlm 34-35

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar